Lahat, Expose – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan penyesuaian signifikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini kini diarahkan lebih fokus pada kelompok rentan stunting, sebagai langkah strategis menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Perubahan arah kebijakan ini dinilai sebagai respons atas berbagai masukan publik dan kajian para ahli. Sebelumnya, MBG dirancang sebagai program berskala luas yang menyasar seluruh siswa dan ibu hamil. Namun, pendekatan tersebut dinilai berisiko dari sisi anggaran dan implementasi.
Kini, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin, ibu hamil berisiko, serta wilayah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi. Langkah ini dianggap lebih rasional dan tepat sasaran, sekaligus membuka peluang dampak yang lebih signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia.
Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan universal menuju targeted policy. Pendekatan universal memang memiliki daya tarik politik karena mencakup semua kalangan. Namun, dalam kondisi keterbatasan anggaran, kebijakan yang lebih terfokus dinilai mampu memberikan hasil yang lebih optimal.
Selain itu, evaluasi terhadap MBG juga menyoroti potensi risiko fiskal jika program dijalankan secara luas tanpa penajaman target. Program berskala nasional dengan cakupan besar berpotensi menyerap anggaran yang sangat tinggi, tanpa jaminan efektivitas yang sebanding.
Para pengamat menilai, tanpa fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, belanja sosial berisiko mengalami fenomena diminishing returns, di mana tambahan anggaran justru menghasilkan manfaat yang semakin kecil.
Dengan penyesuaian ini, pemerintah dinilai tengah memperkuat aspek efisiensi atau cost-effectiveness dalam pelaksanaan MBG. Anggaran yang lebih terarah diharapkan mampu mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Namun demikian, tantangan ke depan tidak hanya soal efisiensi anggaran. Pemerintah juga dituntut memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia.
Evaluasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengedepankan kualitas kebijakan dibanding sekadar perluasan program—sebuah langkah yang dinilai penting dalam menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan realitas fiskal nasional.
(Syahrial)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
