Pontianak,expose – Kasdam XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, S.H., M.Sos., M.M., menghadiri pelepasan ekspor aluminium hydroxide dan aluminium oxide milik PT. Indonesia Chemical Alumina (ICA) di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Jumat (7/8/2026).
Momentum ini menjadi penanda penting berjalannya kembali aktivitas pengapalan industri alumina nasional setelah sempat terkendala regulasi.
Ekspor dilepas secara resmi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Langkah ini sekaligus mengakhiri hambatan pengapalan akibat perbedaan interpretasi aturan mengenai Logam Tanah Jarang (LTJ).
KSP Dudung menegaskan bahwa larangan ekspor LTJ hanya berlaku untuk komoditas yang menempatkannya sebagai produk utama. Kandungan LTJ yang sebatas unsur atau mineral ikutan dalam produk pertambangan beserta turunannya tidak termasuk dalam batasan larangan tersebut.
“Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi dapat diselesaikan dan aktivitas pengapalan kembali lancar. Keberlanjutan produksi kini terjaga dan ribuan tenaga kerja di sektor alumina hingga industri pendukungnya tetap terlindungi,” ujar Dudung.
Senada dengan hal tersebut, Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Bambang Sujarwo menyampaikan apresiasi atas kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah demi menjaga iklim investasi dan kondusivitas wilayah.
“Kodam XII/Tpr mendukung penuh keberlanjutan roda ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. Kepastian hukum ini penting, tidak hanya bagi kepastian iklim investasi dan operasional industri nasional, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan serta lapangan kerja masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada rantai pasok industri ini,” tegas Kasdam.
Pelepasan ekspor ini menjadi bukti konkret efektivitas koordinasi lintas sektor dalam memberikan kepastian usaha, sekaligus mendorong perekonomian daerah dan nasional tetap bergerak positif. (Pendam XII/Tpr)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
