Pontianak, Expose – Rencana pemerintah pusat menerapkan aturan larangan pembelian Pertalite bagi kendaraan dengan pajak mati di sejumlah daerah menuai kritik dari kalangan pengamat. Salah satu suara kritis datang dari Kalimantan Barat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar S.Pd., S.H., M.H., M.Si., MBA., C.Med., CPCD, saat diwawancara media Expose Rabu (08/07/2026) beliau menyampaikan pandangannya. Menurut beliau, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, tidak ada korelasi yang jelas antara PT Pertamina (Persero) dengan status perpajakan kendaraan.
Herman Hofi Munawar menekankan bahwa Pertamina pada dasarnya adalah penyedia produk bahan bakar, dalam hal ini Pertalite. Keterkaitan Pertamina dalam memastikan distribusi yang efisien dan aksesibel adalah aspek fundamental. Namun, mengaitkan layanan dasar tersebut dengan kepatuhan pajak kendaraan dinilai kurang relevan.
“Saya rasa tidak ada kolarasinya dengan Pertamina, hingga pajak pun dijadikan tameng dalam BBM,” ujar Herman Hofi Munawar dalam keterangan tertulisnya. Beliau menyiratkan bahwa mekanisme tersebut tampak seperti pemanfaatan isu BBM sebagai alat tekan demi mendongkrak kepatuhan pajak kendaraan, padahal kedua persoalan tersebut memiliki domain yang berbeda.
Pernyataan ini mencerminkan keberatan terhadap pola kebijakan yang bersifat lintas sektoral tanpa dasar korelasi yang kuat dan jelas antara entitas bisnis/layanan seperti Pertamina dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah masalah administratif dan legalitas kendaraan, sedangkan distribusi BBM adalah aspek pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Jika aturan ini benar-benar diterapkan, ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerumitan teknis di lapangan dan potensi masalah baru bagi masyarakat pemilik kendaraan.
(Red)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
