Sukabumi, Expose.web.id – Dukungan terhadap aksi damai dan doa bersama yang digagas Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir deras dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hj Bawan,Kepala Sppg Surade 1 yang menyatakan sikap mendukung penuh gerakan moral bertajuk ‘Bersatu Demi Masa Depan.
Sebagai salah satu ujung tombak yang mengawal operasional dan distribusi logistik pangan bergizi di tingkat desa dan kecamatan, Hj.Bawan,menegaskan bahwa keberlanjutan program strategis nasional ini merupakan hal krusial yang tidak boleh ditawar lagi.
“Kami di lapangan, khususnya di SPPG Surade 1, melihat langsung bagaimana program MBG ini memberikan dampak nyata yang sangat positif bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, gerakan yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli MBG adalah langkah mulia yang wajib kita sokong bersama,” ujarnya.
Menurutnya,kehadiran SPPG di wilayah Surade,menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anak sekolah mendapatkan asupan makanan yang sehat, higienis, dan merata.
Dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting agar program di era Presiden Prabowo Subianto ini tetap berjalan konsisten demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Urusan gizi anak bangsa ini adalah investasi jangka panjang untuk memotong mata rantai stunting dan meningkatkan kecerdasan generasi muda. Penguatan SPPG di daerah dan keberlanjutan program MBG harus terus dikawal,” tegasnya.
Hj,Bawan,mengapresiasi komitmen Koordinator Aksi, Yandra Utama Santosa, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas selama aksi berlangsung di pusat kota.
“Kami sangat mengapresiasi konsep aksi yang damai dan diisi dengan doa bersama. Insya Allah, kami siap memberikan dukungan moral sepenuhnya agar aspirasi baik ini tersampaikan dengan lancar dan mengetuk hati para pemangku kebijakan,” pungkasnya.
( Rinto Wahyudi )
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
