Cikarang Pusat, Expose.web.id – Kebijakan Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam penunjukan pejabat baru kembali menuai kontroversi dan kecaman dari kalangan masyarakat dan organisasi profesi. Pada 9 Maret 2026, dua pejabat dilantik yaitu Dede Chairul sebagai Plt Kepala Bagian Kesra dan Agung Mulya sebagai Sekretaris Dinas Arsip, yang menuai kritik tajam karena dinilai melanggar prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia Kabupaten Bekasi secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap langkah tersebut. Mereka menilai, kebijakan ini berpotensi mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pasalnya, kedua pejabat yang dilantik tersebut diketahui pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijon dan terlibat dalam dugaan kasus korupsi lainnya yang tengah disidik KPK.
Mengutip laporan dari Bekasi Ekspres, Ketua INKASTRA Fathur menyatakan bahwa selain aspek hukum, penunjukan pejabat di dinas terkait juga memunculkan kekhawatiran terkait buruknya kualitas kinerja proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pengangkatan yang didasarkan pada aspek transaksional dan bukan kompetensi berpotensi merusak kepercayaan publik yang sedang dibangun.
Organisasi juga menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar ketentuan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, terutama aspek merit dan sistem seleksi pejabat berbasis kompetensi. Mereka menilai langkah tersebut melanggar asas integritas dan memperlihatkan rendahnya komitmen terhadap prinsip good governance serta etik profesional.
Dalam pernyataan resmi, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyampaikan kecaman keras dan menyebut penunjukan tersebut sebagai “tragedi etika” di tengah upaya pemulihan citra birokrasi. Ia menuding adanya praktik nepotisme dan transaksi tidak sehat sebagai akar dari keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa organisasi akan terus mengawasi dan memastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan penyimpangan lebih jauh.
“Kami akan kawal secara ketat agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan tetap terjaga. Jika kebijakan ini tidak dievaluasi, jangan heran jika kepercayaan masyarakat dan media terhadap kinerja pemerintah makin menurun,” tegasnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi berkomitmen penuh untuk memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus menolak praktik-praktik yang merusak etika birokrasi.(tim/red)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
