Subang, Expose – Jawa Barat sejumlah anggota masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di kawasan Lembur Pakuan, Subang, pada Kamis (19/2/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Perwakilan pengunjuk rasa menyatakan bahwa pemilihan lokasi aksi di kediaman gubernur didasari oleh pengalaman sebelumnya yang kurang mendapatkan respons saat menyampaikan aspirasi di Gedung Sate, Bandung.
Sempat terjadi potensi gesekan antara pengunjuk rasa dengan warga sekitar yang khawatir aksi akan mengganggu ketertiban. Namun, dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian, aksi berjalan dengan kondusif. Meski demikian, perwakilan pengunjuk rasa belum dapat bertemu langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa poin utama, antara lain:
- Kualitas Proyek: Mereka menyoroti kualitas sejumlah proyek infrastruktur jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Massa menilai umur layanan proyek tersebut sangat pendek dan cepat mengalami kerusakan. Mereka menduga hal ini disebabkan oleh spesifikasi teknis yang tidak sesuai standar.
- Dugaan Praktik di Dinas Pendidikan: Pengunjuk rasa juga menyoroti dugaan adanya oknum tertentu yang memiliki pengaruh dalam alokasi proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka meminta agar dugaan ini diselidiki secara transparan oleh pihak berwenang.
- Pencatutan Nama: Massa mengecam dugaan adanya oknum yang mencatut nama Gubernur Dedi Mulyadi dalam praktik pengaturan proyek. Mereka mendesak gubernur untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemerintahan daerah.
Andri, S.H., selaku Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, menjelaskan bahwa aksi di kediaman gubernur ini merupakan upaya lanjutan setelah audiensi dan demonstrasi sebelumnya di kantor dinas terkait serta Gedung Sate tidak mendapatkan tanggapan yang dianggap memadai.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi tetap menjalankan agenda kerjanya seperti biasa. Pada hari yang sama, ia melakukan kunjungan kerja ke Majalengka untuk meninjau lokasi bencana pergerakan tanah dan menyiapkan bantuan bagi warga terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Dedi Mulyadi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait aspirasi yang disampaikan oleh massa.[tim/red]
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
