Sukabumi, Expose.web.id – Ketua DPRD kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali,Hadiri Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sukabumi periode 2026–2030 yang digelar di GOR Pemuda Cisaat,acara pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KORMI untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga rekreasi di tengah masyarakat,2/7/2026.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, memberikan dukungannya secara penuh proses pelantikan pengurus KORMI,hal tersebut disampaikan secara langsung di sela-sela kegiatan.
KORMI memiliki peran strategis dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas olahraga yang mudah diakses oleh semua kalangan.
Budi Azhar Mutawali, menyambut baik semangat tersebut, dirinya berharap kepengurusan KORMI periode 2026–2030 dapat menghadirkan program-program yang inovatif, menjangkau seluruh wilayah, serta mampu membangkitkan minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi maupun olahraga tradisional.
“DPRD Kabupaten Sukabumi,siap mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui pengembangan olahraga masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sukabumi, Santi Sulastri, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengolahragakan masyarakat serta memasyarakatkan olahraga.Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi peluang besar untuk memperluas gerakan olahraga rekreasi di Kabupaten Sukabumi.
Dukungan DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan KORMI mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
(Rinto Wahyudi )
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
