PONTIANAK, Epose — Keberhasilan Bea Cukai Kalimantan Barat dalam menggagalkan penyelundupan ribuan ball press asal Malaysia bukannya menuai pujian utuh, justru memicu tanda tanya besar di mata publik. Penindakan tegas di lapangan kini dinilai sebagai “kemenangan semu” jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang menyasar otak di balik bisnis haram tersebut.
Ketua DPD ASWIN Kalbar, Budi Gautama, melontarkan kritik pedas terhadap pola penanganan kasus yang terkesan berhenti pada penyitaan barang bukti semata.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi tumpukan barang sitaan dalam konferensi pers, sementara proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab tidak diketahui secara jelas,” tegas Budi dengan nada tajam.
Transparansi Harga Mati Budi menekankan bahwa keberhasilan aparat tidak boleh hanya diukur dari kuantitas barang ilegal yang diamankan. Tolok ukur sesungguhnya terletak pada kemampuan Bea Cukai dalam membongkar jaringan pelaku hingga ke akar-akarnya.
Menurutnya, masyarakat menuntut transparansi penuh atas perkembangan penyidikan. Publik berhak tahu: sudahkah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah bukti dirasa cukup?
Menagih “Efek Jera” Narasi yang dibangun Budi cukup jelas: tanpa proses hukum yang tuntas, penyelundupan ball press akan terus menjadi ladang basah bagi para pelaku.
“Efek jera akan tercipta jika perkara diusut hingga tuntas, bukan hanya berhenti pada penyitaan barang,” tandas Budi.
Desakan ini menjadi ujian bagi kredibilitas Bea Cukai Kalbar. Akankah kasus ini berakhir di gudang sitaan, ataukah akan menyeret para penyelundup ke balik jeruji besi? Publik kini menunggu langkah konkret selanjutnya, menuntut kepastian hukum yang nyata, bukan sekadar seremoni penyitaan.
Bagaimana menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan barang ilegal selama ini sudah cukup memberikan efek jera bagi para pelakunya? kita semua menunggu penegakan hukum tanpa pandang bulu, Ada apa dengan BC Kalbar?
(Red)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
