Pontianak,expose — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas OSO Pontianak menegaskan sikap dan keterlibatan aktifnya dalam aksi massa “Seruan Aksi” yang digelar bersama Aliansi Reformasi Kalimantan Barat di Bundaran Tugu Digulis, Kota Pontianak, pada Kamis (18/6/2026) pukul 14.00 WIB.
Aksi ini lahir dari dua arus keresahan yang bertemu pada satu titik: persoalan khas Kalimantan Barat yang dinilai tidak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, serta gejolak nasional yang sejak pertengahan Juni 2026 telah memicu gelombang demonstrasi mahasiswa hampir di seluruh penjuru negeri, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, Semarang, hingga Makassar.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas OSO, Irvan Surya, menyampaikan bahwa keterlibatan BEM UNOSO dalam aksi ini lahir dari keresahan kolektif mahasiswa terhadap kondisi Kalimantan Barat yang dinilai semakin tidak baik-baik saja, di tengah pemerintahan yang dianggap tidak peka terhadap persoalan rakyat.
“Kalimantan Barat tidak baik-baik saja. Selama pemerintahnya buta dan tuli terhadap keresahan rakyat, mahasiswa tidak akan diam. Hari ini kami turun bukan untuk membuat keributan, tapi untuk membawa nurani masyarakat yang sudah marah dan tidak lagi didengar lewat jalur normal,” tegas Irvan Surya, Rabu (17/6/2026).
Irvan menjelaskan, keputusan BEM UNOSO untuk turun bersama Aliansi Reformasi Kalimantan Barat tidak berdiri sendiri. Ia menyebut persoalan domestik seperti pemangkasan anggaran daerah dan minimnya pembangunan di wilayah 3T Kalimantan Barat selama ini sudah lama jadi keresahan mahasiswa, dan menemukan momentumnya seiring meluasnya gelombang protes mahasiswa di berbagai kota sejak pertengahan Juni 2026 yang menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, hingga kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Apa yang terjadi di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi secara nasional. Ketika hampir semua kota bergerak, itu artinya keresahan ini bukan isapan jempol segelintir orang, tapi akumulasi kemarahan rakyat yang sudah merata di hampir seluruh Indonesia,” ujar Irvan.
Irvan menambahkan, BEM UNOSO secara konsisten menjunjung prinsip bahwa setiap aksi yang dilakukan mahasiswa harus berangkat dari kajian yang matang, bukan sekadar mengikuti arus. Ia menyebut keterlibatan BEM UNOSO dalam konsolidasi bersama BEM se-Kalimantan Barat merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.
“Bagi kami di BEM UNOSO, diam di tengah ketidakadilan bukan sikap netral. Itu adalah pilihan untuk berada di pihak yang salah. Maka kami memilih untuk hadir, untuk bersuara, dan untuk berdiri bersama elemen mahasiswa se-Kalimantan Barat,” lanjut Irvan.
Aksi ini sendiri merupakan hasil konsolidasi strategis lintas kampus pada Selasa (16/6/2026), yang melibatkan DPM Untan, BEM KBM Untan, BEM UMP, BEM Polnep, BEM Universitas OSO, BEM UPGRI, dan BEM UPB, serta didukung elemen masyarakat sipil. Koordinator Lapangan aksi, Habib Iqbal yang juga Wakil Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM KBM Untan, menjelaskan bahwa forum telah merumuskan empat klaster isu krusial sebagai landasan aksi.
“Kami melihat dan menilai bahwasannya hari ini negara sudah benar-benar sedang darurat. Negara benar-benar sudah kacau akibat kenaikan BBM yang tiba-tiba diputuskan oleh pemerintah,” ujar Habib Iqbal.
Aksi di Pontianak ini menjadi rangkaian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026, dipelopori BEM Universitas Indonesia di Bundaran HI dengan tajuk “Indonesia Bangkrut”, lalu menyusul aksi BEM Universitas Bung Karno di depan Istana Negara, serta aksi-aksi serupa oleh elemen mahasiswa di Yogyakarta, Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar. Hampir seluruh aksi tersebut mengusung isu yang beririsan: kenaikan harga BBM non-subsidi, pelemahan rupiah, evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
Empat klaster isu yang diusung meliputi: pertama, efek domino kenaikan harga BBM non-subsidi yang melambungkan harga komoditas di wilayah pedalaman; kedua, pemangkasan Dana Bagi Hasil dan Dana Desa yang mengorbankan pembangunan di wilayah 3T Kalimantan Barat; ketiga, desakan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Demplot Mandiri Pangan yang dinilai cacat formulasi kebijakan; serta keempat, kerentanan nilai tukar rupiah akibat ketergantungan domestik pada komoditas impor.
Irvan Surya menegaskan, BEM UNOSO akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga ada respons konkret dari pemangku kebijakan, dan tidak akan berhenti hanya pada aksi simbolik di lapangan.
“Ini bukan soal mencari panggung. Kami ingin pemerintah daerah dan pusat tahu bahwa mahasiswa Kalimantan Barat hadir, kompak, dan tidak akan berhenti menyuarakan keadilan atas nama nurani masyarakat yang marah,” pungkas Irvan.
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
