Karawang, Expose.web.id – Polemik kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kabupaten Karawang kembali mencuat. Tokoh pengusaha Karawang, Asep Irawan Syafei atau yang akrab disapa Kang Ais, menegaskan bahwa Musyawarah Kabupaten (MUKAB) yang digelar di Hotel Mercure memiliki legitimasi yang sah secara organisasi.
Menurut Kang Ais, dasar hukum tersebut merujuk pada surat resmi dari KADIN Pusat tertanggal 11 Oktober 2024 terkait hasil asistensi organisasi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Dalam surat itu disebutkan adanya pencabutan terhadap putusan KADIN Karawang yang sebelumnya dikeluarkan oleh KADIN Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah menelusuri melalui jejaring di KADIN Pusat, termasuk SK Nomor Skep/220/DP/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani Ketua Umum Anindya Bakrie. Maka kami bersepakat bahwa MUKAB versi Mercure yang sah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kang Ais juga menyatakan sikap pribadinya dengan mencabut keterlibatannya sebagai Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam SK Nomor Skep/0284/DP/X/2024.
“Saya menyatakan mencabut dan mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut karena dasar hukumnya tidak berada dalam koridor organisasi yang diakui oleh KADIN Pusat,” tegasnya.
Sebaliknya, ia menilai MUKAB yang digelar di Hotel Mercure justru memiliki legitimasi kuat karena dinilai sejalan dan diakui dalam struktur organisasi, baik oleh KADIN Provinsi Jawa Barat maupun KADIN Pusat.
Lebih lanjut, Kang Ais mengajak seluruh pengusaha di Karawang untuk tidak terjebak dalam konflik dualisme yang berkepanjangan.
“Sudah saatnya kita menurunkan ego dan bersatu dalam barisan KADIN Karawang yang sah dan diakui. KADIN harus menjadi rumah besar pengusaha, bukan arena konflik pribadi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“KADIN Karawang harus menjadi episentrum kekuatan pengusaha dan penggerak ekonomi di masa depan. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, justru akan merugikan dunia usaha itu sendiri,” pungkasnya.
(rizki)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
