Beranda Nasional DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Regulasi Diarahkan Pulihkan Kerugian Negara dan Korban

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Regulasi Diarahkan Pulihkan Kerugian Negara dan Korban

7
0

Jakarta, Expose.web.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam upaya membangun instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan aset hasil kejahatan. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memperkuat kemampuan negara dan masyarakat memperoleh kembali kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.

Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset yang juga Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap aturan tersebut muncul karena pemulihan aset hasil kejahatan selama ini dinilai belum berjalan optimal. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam laporan pembahasan, DPR menyebut proses penyusunan rancangan telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Komisi III mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Pembahasan rancangan tersebut menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Naskah yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan.

Habiburokhman menekankan bahwa pengaturan perampasan aset harus tetap menjunjung asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Prinsip tersebut menjadi penting karena penerapan aturan menyangkut hak atas harta benda dan harus dilaksanakan melalui proses yang dapat diuji secara hukum.

Persetujuan di tingkat paripurna menjadi perkembangan penting dalam agenda pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain. Tahapan berikutnya dalam proses pembentukan peraturan tetap perlu dicermati publik, termasuk ketentuan pelaksanaan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan regulasi ini secara kritis agar tujuan pemulihan kerugian negara dan korban dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak warga negara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini