PONTIANAK |Expose ~ Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menegaskan bahwa masyarakat yang merasa pengelompokan desil ekonominya tidak sesuai realita diberikan ruang untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Langkah ini krusial agar data dalam Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap akurat dan relevan dengan kondisi riil di lapangan. Pemutakhiran tersebut dapat diakses melalui berbagai kanal resmi, mulai dari tingkat pemerintah desa atau kelurahan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial, hingga kanal DTSEN yang disediakan langsung oleh BPS pada Selasa (8/9/2026).
Meskipun demikian, Saichudin menjelaskan bahwa perubahan data yang diajukan secara mandiri oleh warga tidak serta-merta langsung mengubah status desil sosial mereka. Setiap laporan yang masuk harus melewati serangkaian proses verifikasi dan validasi yang ketat guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif dengan mengukur 41 variabel yang menjadi dasar penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat, mencakup penilaian fisik kondisi rumah, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, hingga indikator-indikator ekonomi pendukung lainnya.
Proses pemutakhiran data ini dilakukan secara berkala dengan menggabungkan hasil verifikasi dari seluruh kanal yang tersedia. Data terverifikasi tersebut kemudian dihitung ulang secara sistematis agar penetapan status desil masyarakat senantiasa mencerminkan dinamika sosial-ekonomi paling mutakhir. Pergeseran desil sendiri merupakan hal yang wajar karena kondisi ekonomi keluarga dapat mengalami penyesuaian seiring waktu; warganya yang semula tergolong berpenghasilan rendah bisa mengalami kenaikan desil ketika memperoleh pekerjaan atau pendapatan yang lebih baik, begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan kondisi ekonomi.
Langkah akurasi ini menjadi sangat vital mengingat DTSEN kini diposisikan sebagai satu-satunya rujukan tunggal bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Penentuan kelompok penerima manfaat dari setiap bantuan nantinya akan disesuaikan dengan regulasi serta kebijakan teknis yang berlaku di masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Dengan adanya mekanisme pemutakhiran mandiri dan sistem validasi yang terukur ini, pemerintah berharap pendaftaran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan meminimalkan ketimpangan akibat ketidaksesuaian data ekonomi di Kalimantan Barat.
(Red)
