Sukabumi, Expose.web.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, kunjungi Lapas Kelas IIB Sukabumi dalam rangka kunjungan kerja reses, dalam kegiatan tersebut turut dihadir pula perwakilan Lapas Kelas IIA Warungkiara yang diwakili Kepala Subseksi Sarana Kerja selaku anggota Tim Ketahanan Pangan Lapas Kelas IIA Warungkiara,pada (28/7).Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, mulai dari pelayanan publik, pembinaan warga binaan, hingga implementasi berbagai program prioritas yang dijalankan di lingkungan Lapas,30,7,2026.
Kedatangan rombongan disambut Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, bersama jajaran pejabat manajerial dan pegawai juga dari perwakilan Lapas Kelas IIA Warungkiara yang diwakili Kepala Subseksi Sarana Kerja selaku anggota Tim Ketahanan Pangan Lapas Kelas IIA Warungkiara.
Dalam agenda peninjauan, rombongan mengunjungi sejumlah fasilitas unggulan yang mendukung pelayanan dan pembinaan warga binaan. Fasilitas tersebut meliputi Wartelsuspas, Klinik Pratama beserta ruang rawat inap, Dapur SIGAP, area ketahanan pangan yang mencakup peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, dan hidroponik pakcoy, serta kegiatan kerja (GIATJA) pembuatan kerajinan keset dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Selain melihat sarana dan prasarana, Dewi Asmara juga menyempatkan diri berdialog dengan warga binaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pembinaan, pelayanan, dan aktivitas yang dijalani selama menjalani masa pidana.
Pada sesi pemaparan di Aula Lapas, Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menyampaikan profil satuan kerja beserta berbagai capaian yang telah diraih. Ia menjelaskan bahwa saat ini Lapas Sukabumi dihuni 527 warga binaan, sementara kapasitas ideal hanya 200 orang, sehingga tingkat hunian telah mencapai sekitar 231 persen dari kapasitas.
Meski menghadapi kondisi kelebihan kapasitas, Lapas Sukabumi tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban. Pelayanan kesehatan juga terus berjalan optimal melalui dukungan tenaga medis dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Di sisi lain, program pembinaan kepribadian, kemandirian, serta pendidikan bagi warga binaan terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Budi Hardiono menilai kunjungan kerja tersebut menjadi dorongan positif bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Kunjungan kerja reses ini menjadi perhatian dan dukungan yang sangat berarti bagi kami. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat program pembinaan warga binaan, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Lapas Sukabumi meskipun berada dalam kondisi over kapasitas,”ujar Budi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, memberikan apresiasi terhadap kondisi Lapas Sukabumi yang dinilai tetap bersih, tertata, dan kondusif.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI guna memperoleh gambaran faktual mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan, sekaligus menghimpun berbagai masukan terkait implementasi kebijakan, penguatan Balai Pemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, serta pengembangan program pembinaan yang produktif.
“Kami mengapresiasi upaya Lapas Sukabumi yang tetap mampu memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal. Berbagai masukan yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penguatan kebijakan pemasyarakatan agar semakin adaptif, humanis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”pungkasnya.
Melalui kunjungan ini diharapkan kolaborasi antara DPR RI dan jajaran pemasyarakatan semakin erat, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembinaan warga binaan, serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin produktif dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
Editor: Rinto Wahyudi
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
