Sukabumi, Expose.web.id – Dalam aksi tersebut, PMII Jawa Barat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta pejabat yang memiliki kewenangan untuk menemui massa dan berdialog langsung terkait berbagai persoalan yang disampaikan.Sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), transparansi anggaran, dukungan terhadap sekolah swasta, hingga kebijakan Sekolah Maung menjadi sorotan dalam aksi bertajuk “Quo Vadis Pendidikan Jawa Barat”, dikutip,Rabu 22/7/2026.
PMII Jawa Barat menilai, persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan administratif. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap akses, kualitas, pemerataan, dan tata kelola pendidikan.
Ketua PKC PMII Jawa Barat mengatakan, pihaknya datang membawa hasil kajian, data, serta sejumlah persoalan strategis pendidikan yang menjadi kegelisahan masyarakat. Namun, aspirasi tersebut dinilai belum mendapatkan respons substantif karena tidak ada Kepala Dinas maupun pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hadir menemui massa aksi.
“Kami datang tidak membawa kepentingan kelompok, tetapi membawa kepentingan pendidikan Jawa Barat. Ketika Kepala Dinas bahkan tidak bersedia menemui mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika birokrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian PKC PMII Jawa Barat adalah sistem SPMB. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, adil, dan tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat.
PKC PMII Jabar juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan. Menurut mereka, pengelolaan anggaran harus dapat diawasi publik dan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan sekolah serta peserta didik.
Dukungan terhadap sekolah swasta juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan.
PKC PMII Jabar menilai sekolah swasta memiliki peran penting dalam menopang layanan pendidikan, sehingga kebijakan pemerintah harus mampu memberikan ruang dan dukungan yang proporsional agar masyarakat memiliki pilihan pendidikan yang berkualitas.
Kebijakan Sekolah Maung turut diminta untuk dievaluasi.
PKC PMII Jabar menilai setiap kebijakan pendidikan harus dikaji secara komprehensif, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, akademisi, orang tua, siswa, serta masyarakat.
Tak hanya itu, PKC PMII Jabar juga menyoroti tata kelola kepala sekolah, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan. Mereka mendesak agar seluruh persoalan tersebut ditangani secara serius untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya berhenti pada kebijakan di atas kertas. Pendidikan harus dikelola secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemerataan serta peningkatan kualitas,” katanya.
PKC PMII Jabar memberikan ultimatum selama tujuh hari kalender kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk hadir dan membuka dialog resmi terkait berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Mereka menegaskan, jika ultimatum tersebut tidak direspons, PKC PMII Jabar akan mengonsolidasikan Pengurus Cabang PMII se-Jawa Barat bersama organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, guru, dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi dengan skala lebih besar.
PKC PMII Jabar juga mendesak Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan apabila berbagai persoalan strategis pendidikan terus diabaikan.
Hari ini kami datang membawa aspirasi. Bila pintu dialog tetap ditutup, maka kami akan kembali dengan barisan yang lebih besar. Pendidikan Jawa Barat tidak boleh dikelola dengan sikap anti kritik dan anti dialog,” tegasnya.
PKC PMII Jabar menegaskan akan terus mengawal persoalan pendidikan melalui jalur konstitusional hingga berbagai tuntutan yang disampaikan mendapatkan penyelesaian nyata. Bagi mereka, pendidikan merupakan hak rakyat yang harus dikelola secara adil, transparan, inklusif, dan bertanggung.
Editor: Rin
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
