Sukabumi, Expose.web.id – Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, mengungkapkan bahwa penanganan puluhan ribu hunian tersebut mustahil bertumpu sepenuhnya pada APBD. Pada tahun anggaran 2026, kondisi fiskal daerah memang cukup terbatas.Guna menyiasati hal tersebut, Pemkab Sukabumi mengusulkan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sektor non-pemerintah, mulai dari korporasi melalui program CSR hingga komunitas di dalam dan luar negeri, turut diajak berpartisipasi aktif,28/6/2026.
Dikutip dari detikJabar, Kepala Dinas Perkim Sendi Apriadi mengatakan,”Dalam penanganannya, tidak mungkin hanya bergantung terhadap APBD, terlebih dalam kondisi fiskal daerah tahun 2026 ini, Pemda menyiapkan Rp 8 miliar yang dikelola Dinas Perkim,” jelasnya.
Merujuk data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, total terdapat 47.123 unit rutilahu yang terdata sepanjang periode 2013 hingga 2026.Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.396 unit telah berhasil diintervensi, sehingga menyisakan 21.727 unit yang masih menunggu giliran perbaikan.
Angka sisa ini diprediksi masih bisa bertambah seiring proses verifikasi ulang di tingkat desa yang masih berjalan.Sepanjang tahun 2025, sinergi anggaran berhasil membangun 989 unit rumah, yang terdiri dari 779 unit dari APBD Kabupaten, 145 unit dari APBD Provinsi Jabar, dan 65 unit dari APBN melalui Kementerian PUPR.
Memasuki pertengahan 2026, fokus pengerjaan tidak hanya menyasar rutilahu reguler, tetapi juga pembangunan rumah khusus relokasi pascabencana.
Saat ini, progres fisik pembangunan secara akumulatif telah menyentuh angka hampir 40 persen.Pengerjaan intensif saat ini tengah berlangsung di Kampung Gempol, Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu, dengan total 84 unit rumah. Selain itu, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan di dua lokasi bencana lainnya, yakni 64 unit di Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, serta 123 unit di Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung.
“Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh pihak untuk bersama menuntaskan program Rutilahu dan Rumah Khusus Relokasi bencana bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Perbup 33 Tahun 2021, besaran bantuan rutilahu ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pada tahun 2025, nilai bantuan dipatok Rp 20 juta per unit, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk material, Rp 2 juta untuk upah pekerja, dan Rp 500 ribu untuk biaya operasional dokumen LPM.
(R.wahyudi)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
