Sukabumi, Expose.web.id – Hasim Adnan, S.Ag terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa( PKB ) DPC Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026-2030,didampingi Bayu Permana, S.Kom.I sebagai Sekretaris dan Saepul Rahman, S.Sy M.H sebagai Bendahara.
Kepengurusan baru ini dibentuk melalui mekanisme musyawarah dan pemilihan yang melibatkan unsur kader dari berbagai lapisan masyarakat.Pelantikan dan penetapan pengurus ini menandai babak baru perjalanan partai berlambang bola dunia itu di wilayah selatan Jawa Barat.
Hasim Adnan,S.Ag, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh kader dan elemen partai. Hasim Adnan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat struktur organisasi, mempererat silaturahmi antarkader, serta menghadirkan PKB yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Kami memegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, kami akan fokus pada pemantapan organisasi, peningkatan kualitas kader, serta memperkuat peran partai dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Hasim.
Sekretaris DPC PKB, Bayu Permana menambahkan, kepengurusan baru akan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh kader, baik tua maupun muda. “Kami ingin membangun sinergi yang solid, menjadikan PKB sebagai rumah yang inklusif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara Saepul Rahman menyatakan akan menjamin pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pengurus DPC PKB Kabupaten Sukabumi periode 2026–2031 ini diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis, memperkuat basis massa, serta menjaga konsistensi perjuangan partai dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Sukabumi.
( Rinto W )
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
