Lahat, Expose – Intensitas banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lahat pada akhir April 2026 semakin menjadi sorotan. Dua titik yang dinilai paling krusial berada di Kelurahan Talang Jawa Selatan dan Talang Jawa Utara, di mana genangan air kerap mengganggu aktivitas warga.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, penyebab utama banjir di kawasan ini tak lepas dari kondisi Ayek Apul yang mengalami penyempitan, ditambah tingginya sedimentasi di sepanjang aliran sungai tersebut. Situasi ini membuat daya tampung air menurun drastis, terutama saat curah hujan meningkat.
Sejumlah solusi pun mencuat, dengan normalisasi Ayek Apul menjadi opsi yang paling sering disuarakan. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Khususnya di Kelurahan Talang Jawa Selatan, kondisi pemukiman yang padat membuat alat berat sulit untuk masuk, sehingga proses normalisasi harus dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia.
Tak hanya kendala teknis, persoalan anggaran juga menjadi tantangan besar. Pada tahun 2026 ini, belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk kegiatan normalisasi tersebut, yang membuat upaya penanganan banjir belum bisa dilakukan secara maksimal.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik agar normalisasi Ayek Apul tetap dapat direalisasikan.
“Jika memungkinkan, kita upayakan di tahun 2026 ini bisa dilakukan. Namun jika terkendala aturan, maka akan kita rancang dan prioritaskan pada tahun 2027 mendatang,” ujarnya.
Pernyataan ini memberi harapan bagi masyarakat Talang Jawa yang selama ini harus hidup berdampingan dengan ancaman banjir. Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan solusi yang telah dirancang, agar persoalan yang berulang ini benar-benar bisa teratasi.
(Syahrial)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
