Sukabumi, Expose.web.id – Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik),Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, menuturkan kondisi ruang kelas yang layak memiliki peran penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi mencatat ribuan ruang kelas jenjang SDN dan SMP dalam kondisi rusak dengan berbagai kategori, dari rusak berat sampai ringan.
Berdasarkan data, pada jenjang SD terdapat 2.517 ruang kelas rusak ringan, 2.969 rusak sedang, dan 952 rusak berat. Sementara itu, 1.977 ruang kelas dalam kondisi baik.24/04/2026.
Untuk jenjang SMP, tercatat 913 ruang kelas mengalami rusak ringan, 933 rusak sedang, dan 162 rusak berat. Adapun 1.228 ruang kelas lainnya masih berada dalam kondisi baik.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi ruang kelas yang baik dapat mempengaruhi kenyamanan, keamanan, serta kualitas pembelajaran,”
Banyaknya ruang kelas yang tersebar di berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi membuat kondisi kelas menjadi suatu angka yang bersifat dinamis.Menurut dia, program rehabilitasi terhadap prasarana terus dilakukan setiap tahun, akan tetapi persentase ruang kelas yang benar-benar dalam kondisi baik masih belum mencapai 100 persen.Herdiawan menegaskan, kerusakan terhadap ruang kelas tidak boleh diabaikan, sehingga perlunya penanganan segera mungkin.
“Kerusakan yang diabaikan tentu akan menjadi lebih parah kalau tidak segera ditangani,”pungkasnya.
Terkait hal tersebut, upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan perbaikan secara bertahap melalui intervensi dari alokasi APBD Kabupaten Sukabumi, bantuan Provinsi Jawa Barat, dan program revitalisasi dari Kemendikdasmen,Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan terus melakukan perbaikan secara bertahap melalui berbagai sumber anggaran, mulai dari APBD kabupaten atau provinsi, hingga program dari pemerintah pusat..
Editor: Rinto Wahyudi.Sukabumi, Expose.web.id
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
