Sukabumi, Expose.web.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Teja Sumirat menjelaskan, pihaknya masih dalam posisi memantau perkembangan dari kementerian terkait wacana kebijakan Bekerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini diusulkan oleh pemerintah pusat sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi ekonomi global.Meski skema WFH satu hari dalam sepekan ini sudah ramai diperbincangkan publik, Pemkab Sukabumi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang turun ke daerah.
“Belum ada surat tertulis dari Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang spesifik membahas penghematan BBM. Kami di Pemerintah Daerah masih dalam posisi menunggu,” jelasnya 25/03/2026.
Langkah WFH mingguan ini diproyeksikan menjadi strategi nasional untuk menekan konsumsi energi.”Kami akan menyesuaikan dengan arahan pusat. Namun, saya pastikan hal ini tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.Sistem kerja akan kami atur sedemikian rupa agar masyarakat tetap terlayani dengan optimal,” pungkasnya.
Ia juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jika kebijakan ini nantinya diberlakukan, kualitas pelayanan publik di Sukabumi tidak akan dikorbankan.Pentingnya payung hukum yang jelas sebelum aturan ini diterapkan di daerah, terutama menyangkut sistem absensi dan mekanisme pemantauan kinerja pegawai agar tetap akuntabel. ( Rinto Wahyudi )
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
