Karawang, Expose.web.id – Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) IPHPS, H. Wardi, menyambut kehadiran Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Karawang sebagai momentum penting untuk membuka ruang advokasi yang selama ini minim bagi masyarakat penggarap lahan. Silaturahmi yang digelar pada Minggu, 14 Desember 2025, menjadi sorotan atas persoalan laten yang dihadapi petani IPHPS namun kerap luput dari perhatian publik.
H. Wardi menegaskan bahwa ribuan petani penggarap di wilayahnya masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kepastian pengelolaan lahan, lemahnya pendampingan kebijakan, hingga minimnya saluran resmi untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah.
> “Kami senang dan menyambut baik kehadiran AKPERSI. Karena yang kami butuhkan hari ini bukan janji, tapi pihak yang mau mendengar dan menyuarakan kondisi riil petani,” kata H. Wardi.
Ia menyebut, banyak kebijakan pertanian dan perhutanan sosial yang pada praktiknya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Akibatnya, petani penggarap sering berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun secara hukum.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis untuk mengungkap persoalan tersebut secara objektif dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak.
> “Keluhan petani sering berhenti di bawah. Kalau tidak ada yang mengawal, suara kami tidak pernah sampai ke pengambil keputusan,” tegasnya.
H. Wardi menilai kehadiran AKPERSI harus dimaknai lebih dari sekadar publikasi kegiatan. Media, kata dia, dituntut menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal jalannya program IPHPS agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya, yakni kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
> “Media itu bukan cuma menyampaikan berita seremonial. Media harus berani mengawal, mengkritisi, dan memastikan kebijakan tidak menjauh dari rakyat,” ujarnya
Dengan jumlah penggarap yang mencapai ribuan kepala keluarga, ia menilai tanpa pengawasan publik yang kuat, potensi ketimpangan dan ketidakadilan akan terus berulang. Karena itu, sinergi antara organisasi petani dan insan pers dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
> “Kami berharap AKPERSI berdiri bersama masyarakat penggarap. Jangan biarkan petani terus menjadi objek kebijakan tanpa ruang bicara,” pungkas H. Wardi.
Teddy
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
