PONTIANAK, Expose – Langkah tegas Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang secara mendadak (sidak) (11/07/2026) mendatangi sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Keputusan ini dinilai bukan hanya tepat secara manajerial pemerintahan, tetapi merupakan bentuk keberpihakan yang berani dan mendesak terhadap nasib ribuan petani sawit di Kalimantan Barat.
Apresiasi tersebut salah satunya datang dari Herman Hofi Munawar, S.Pd., S.H., M.H., M.Si., MBA., C.Med., CPCD., Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat. Menurut Herman Hofi, sidak Wagub Krisantus adalah “angin segar bagi keadilan ekonomi” di sektor perkebunan, yang selama ini sering kali tumpang tindih dengan kepentingan korporasi besar.
Saat ini, kondisi di lapangan memang sudah sangat memperhatinkan,” ujar Herman Hofi saat dimintai tanggapannya. “Banyak perusahaan sawit pemilik PKS yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi dan permainan harga TBS (Tandan Buah Segar) secara sepihak.”
Praktik culas ini, menurut Herman, secara nyata telah menempatkan petani sebagai korban utama di posisi yang paling lemah. Baik petani mandiri maupun petani plasma sering kali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang di hadapan PKS.
Modus Operandi Permainan Harga, Herman Hofi merinci mengapa langkah ketegasan Wakil Gubernur ini sangat mendesak dan tepat sasaran. Selama ini, menurut pengamatannya, PKS sering kali menggunakan “alasan-alasan klasik yang subjektif” untuk menekan harga beli TBS dari petani.
“Macam-macam alasan digunakan, mulai dari klaim kualitas buah rendah, tanpa standar uji yang transparan,” papar Herman. “Ini adalah pernyataan sepihak yang merugikan. Mereka melakukan pemotongan harga yang terlalu tinggi dan sering kali tidak masuk akal.”
Lebih menyedihkan lagi, lanjut Herman, terdapat modus memanfaatkan antrean truk yang panjang. “PKS membiarkan antrean truk memanjang untuk memaksa petani menyerah pada harga murah. Petani dihadapkan pada pilihan sulit: menjual rugi atau membiarkan buahnya membusuk.”
Sidak untuk Memotong Ruang Gerak Manipulasi, Sidak langsung yang dilakukan Wagub Krisantus, menurut Herman Hofi, akan secara signifikan “memotong ruang gerak manipulasi tersebut.” Kehadiran pemerintah di lokasi secara mendadak mencegah perusahaan untuk melakukan manipulasi data atau “bersiap-siap” menyembunyikan pelanggaran operasional mereka.
“Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan perlindungan hak hidup ribuan kepala keluarga petani di Kalbar. Selama ini, petani adalah motor penggerak ekonomi daerah, namun hak-haknya kerap dikebiri oleh permainan harga PKS,” tegas Herman.
Fokus pada Petani Mandiri dan Penegakan Hukum, Herman Hofi juga menyoroti nasib petani mandiri sebagai kelompok yang paling menderita akibat permainan harga ini. Karena tidak memiliki ikatan kemitraan formal dengan pabrik, mereka sering dipaksa menjual buah ke loading ramp atau tengkulak dengan harga jauh di bawah ketetapan Dinas Perkebunan.
“Dengan adanya sidak yang memfokuskan perhatian pada jalur penerimaan petani mandiri, Pemprov Kalbar sedang menegaskan bahwa hukum dan regulasi harga berlaku untuk seluruh hasil keringat petani, tanpa terkecuali,” katanya.
Tuntutan Tindak Lanjut dan Sanksi Tegas, Menutup penjelasannya, Herman Hofi menekankan bahwa langkah Wagub Kalbar ini harus didukung penuh dan tidak boleh berhenti pada seremonial sidak semata.
“Langkah ini wajib ditindaklanjuti dengan sanksi administratif yang tegas,” tuntut Herman Hofi. Sanksi yang dimaksud, menurutnya, harus berjenjang namun memberikan efek jera, “mulai dari denda hingga pencabutan izin, agar memberikan efek jera yang permanen bagi PKS yang nakal.”
Dengan langkah berani ini, Pemprov Kalbar diharapkan dapat segera mengembalikan keadilan ekonomi di sektor perkebunan dan memastikan bahwa kekayaan alam Kalimantan Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani kecil.
(Red)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
