Sukabumi, Expose.web.id – Dalam nota pengantar tersebut, diungkapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali berturut-turut sejak 2014.
Digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.Wakil Bupati H Andreas, hadir menyampaikan Nota Pengantar Bupati Sukabumi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi,19/06/2026.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025 dan raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali berturut-turut sejak 2014.”Raihan WTP ini harus sejalan dengan manfaat program yang dirasakan masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,”
Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,23 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dengan capaian 101,96 persen.Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai 95,97 persen dari rencana anggaran.
Dari capaian tersebut, Kabupaten Sukabumi membukukan surplus anggaran sebesar Rp147,02 miliar dan SiLPA sebesar Rp169,72 miliar.Melalui laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).
Ditegaskan bahwa, capaian WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah, didukung sistem pengendalian internal yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi.
Editor: Rinto Wahyudi
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
