Koordinator LSM Tindak Indonesia, Yayat Darmawi, SE, SH, MH.
PONTIANAK, Exspose web.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dikabarkan telah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kerawanan praktik “permainan” atau pengaturan fee proyek dalam pengelolaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Pengawasan ketat ini mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat sipil. Koordinator LSM Tindak Indonesia, Yayat Darmawi, SE, SH, MH, menegaskan bahwa intervensi KPK sangat krusial mengingat pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah cenderung semakin canggih.
“Kami menyambut baik langkah KPK yang kini memberikan atensi khusus pada pengelolaan anggaran di Kalbar. Praktik ‘ijon’ atau pengaturan fee proyek sebelum tender dimulai sudah menjadi rahasia umum yang menyumbat efektivitas pembangunan daerah,” ujar Yayat Darmawi saat dikonfirmasi oleh media Exspose, Jumat (19/06/2026).
Menurut Yayat, pola permainan fee proyek sering kali melibatkan oknum pejabat yang bekerja sama dengan pihak swasta atau rekanan tertentu. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas infrastruktur yang dihasilkan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengerjaan justru terserap untuk membayar fee tersebut.
Lebih lanjut, Yayat menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan tender proyek. Ia mendesak agar seluruh instansi di Kalimantan Barat tidak lagi mencoba “bermain api” dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“KPK tentu memiliki data dan pemetaan kerawanan di tiap instansi. Kami dari LSM TINDAK siap menjadi mitra strategis bagi KPK untuk memberikan data dan pelaporan mengenai indikasi-indikasi penyimpangan di lapangan. Kami minta tidak ada lagi instansi yang merasa aman dari jangkauan pengawasan,” tegasnya.
LSM TINDAK juga mengimbau agar aparatur pemerintah di Kalimantan Barat benar-benar bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pihaknya meyakini, dengan pengawasan ketat dari KPK, akan tercipta iklim kompetisi yang sehat bagi para pelaku usaha serta pembangunan yang lebih akuntabel bagi masyarakat Kalbar.
“Tujuan akhirnya adalah agar setiap rupiah dari APBD maupun APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan malah habis dikantongi segelintir oknum. Kami akan terus memantau perkembangan ini dengan serius,” pungkas Yayat.
(Tim/Red)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
