Karawang, Expose.web.id – Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) Kelurahan Palumbonsari melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Palumbonsari tersebut dihadiri oleh Lurah Palumbonsari Indra Sudrajat, Sekretaris Kelurahan, Ketua PML Palumbonsari, serta seluruh petugas PPL yang akan bertugas dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilakukan oleh petugas lapangan di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang.
Dalam arahannya, Lurah Palumbonsari, Indra Sudrajat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah hadir dan berkoordinasi sebelum pelaksanaan sensus.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada PML dan PPL Kelurahan Palumbonsari yang telah hadir untuk berkoordinasi. Saya berharap seluruh petugas dapat melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan hasil bimbingan teknis yang telah diberikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pendataan yang berlandaskan fakta dan kondisi riil di lapangan agar menghasilkan data yang akurat dan dapat menjadi dasar dalam melihat perkembangan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Laksanakan pendataan sesuai fakta dan data yang ada di lapangan. Data yang akurat sangat penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Indra berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap kegiatan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses dan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai kondisi masyarakat di lapangan,” pungkasnya.
(marwan)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
