Sukabumi, Expose.web.id – Jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sukabumi mengungkapkan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan di tengah keterbatasan personel, armada kendaraan, hingga peralatan Alat Pelindung Diri (APD). Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi kondisi lapangan dan penyampaian rencana program kerja tahun anggaran 2026 dengan Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, di Pendopo Sukabumi.
Kepala DPKP Kabupaten Sukabumi, Budianto, menyampaikan bahwa meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, para petugas tetap berusaha bekerja secara maksimal dengan peralatan yang ada.
Armada Sering Bermasalah Teknis, APD dan Peralatan Penyelamatan Kurang Budianto mengungkapkan bahwa sebagian besar armada pemadam kebakaran yang dimiliki mulai sering mengalami kendala teknis. Selain itu, petugas juga seringkali menjalankan tugas tanpa dukungan APD yang layak, termasuk kelangkaan peralatan penyelamatan lainnya.
“Kami belum memiliki alat pengisi SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) sendiri dan kekurangan peralatan penyelamatan standar untuk menangani laporan masyarakat, seperti evakuasi ular maupun sarang tawon,” jelas Budianto dalam pertemuan tersebut.
Hanya 12 Posko untuk 47 Kecamatan, Kekurangan 66 Personel Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Sukabumi, Erwin Andri, melaporkan bahwa saat ini hanya tersedia 12 posko pemadam kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Padahal, dengan luas wilayah dan jumlah 47 kecamatan, idealnya Kabupaten Sukabumi membutuhkan 25 posko, dengan alokasi satu posko untuk melayani dua kecamatan.
“Namun saat ini, satu posko seperti di Pelabuhan Ratu harus menangani hingga lima kecamatan sekaligus,” ujar Erwin.
Terkait personel, Erwin menambahkan bahwa DPKP masih kekurangan sedikitnya 66 anggota untuk mencapai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Wabup Minta Anggaran Pelayanan Dasar Diprioritaskan Merespons laporan yang disampaikan oleh jajaran DPKP, Wakil Bupati H. Andreas memberikan instruksi khusus kepada perangkat daerah terkait, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), untuk memprioritaskan anggaran bagi pelayanan dasar yang bersifat kemanusiaan pada perubahan anggaran mendatang.
“Ini tentang penyelamatan nyawa manusia, baik masyarakat maupun petugas kita yang bekerja di lapangan. Keselamatan anggota DPKP juga menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan,” ujar H. Andreas.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya menjaga identitas petugas melalui seragam yang layak, karena kinerja petugas di lapangan sangat berpengaruh pada citra pemerintah daerah.
“Marwah pemerintah ada pada performance petugas di lapangan,” tambahnya. DPKP Luncurkan Inovasi Layanan Digital Selain membahas keterbatasan, dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan sejumlah inovasi layanan digital yang telah dilakukan oleh DPKP Sukabumi. Antara lain adalah program Damkar Cermat yang merupakan sistem pengaduan masyarakat secara real-time, serta layanan Fire Visit yang memfasilitasi penjadwalan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kebakaran bagi sekolah dan instansi lainnya.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak yang hadir menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelamatan di Kabupaten Sukabumi demi mewujudkan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
(Redaksi Expose.web.id)Rinto
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
