Karawang, Expose.web.id – Sejumlah capaian pembangunan di Kabupaten Karawang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, hingga berbagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi indikator kemajuan tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karawang, IPM Karawang pada tahun 2025 mencapai 74,59, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 73,82. Capaian ini bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 dan hanya terpaut sekitar 0,06 poin dari target tahun 2026.
Peningkatan tersebut menempatkan Kabupaten Karawang dalam kategori IPM tinggi, sekaligus mencerminkan kemajuan di berbagai sektor pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Meningkat
Pada sektor pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari 8,05 tahun pada 2024 menjadi 8,31 tahun pada 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah daerah, seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta penguatan pendidikan nonformal melalui PKBM dan program kejar paket.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Karawang tercatat mencapai 75,57 tahun pada 2025, meningkat dari 75,16 tahun pada tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didorong oleh semakin luasnya akses layanan kesehatan, termasuk melalui program Universal Health Coverage (UHC) serta pembangunan beberapa rumah sakit daerah di wilayah Karawang, Jatisari, dan Rengasdengklok.
Kemiskinan Menurun
Di sisi lain, angka kemiskinan di Kabupaten Karawang juga mengalami penurunan signifikan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat 7,08 persen atau sekitar 169,8 ribu jiwa. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan telah melampaui target RPJMD 2025 yang berada di angka 7,5 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai program intervensi pemerintah daerah, seperti bantuan sosial, bazar pangan murah, subsidi energi, hingga program penanganan kantong-kantong kemiskinan secara terarah.
Selain itu, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pengeluaran per kapita masyarakat yang naik dari Rp12,942 juta pada 2024 menjadi Rp13,251 juta pada 2025.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah yang masih dipengaruhi dinamika ekonomi global. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Karawang tercatat 4,2 persen, sementara hingga triwulan III tahun 2025 berada di kisaran 3,2 persen.
Untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah daerah menyiapkan sembilan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi.
Langkah tersebut antara lain percepatan realisasi APBD, percepatan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, mendorong peningkatan output industri manufaktur, serta mempermudah proses perizinan berusaha.
Langkah-langkah tersebut selaras dengan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta mengacu pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui berbagai kebijakan dan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
