KALBAR,SANGGAU | Expose ~ Di tengah tingginya kebutuhan pemerataan infrastruktur di pelosok Kalimantan Barat, alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Sanggau mendadak menjadi sorotan tajam masyarakat. Fokus publik tertuju pada proyek peningkatan Jalan Kembayan–Balai Sebut yang mencatatkan nilai kontrak mencapai Rp3.721.228.000, namun hanya menangani bentang jalan sepanjang 375 meter. Jika dikalkulasikan secara cermat, pembangunan akses jalan ini menelan biaya fantastis hingga hampir Rp9,92 juta untuk setiap satu meternya, sebuah rasio angka yang memicu gelombang pertanyaan mengenai efisiensi dan kewajaran penggunaan keuangan negara.
Besarnya nilai investasi yang dikucurkan terasa tidak sebanding dengan output fisik jalan yang dihasilkan di lapangan, sehingga mendorong warga setempat mempertanyakan transparansi tata kelola anggaran publik. Proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBD 2026 ini semula dirancang dengan pagu anggaran sebesar Rp4 miliar serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp3.999.753.000. Kendati bentangan fisiknya tergolong sangat pendek, alokasi dana jumbo tersebut dinilai membutuhkan penjelasan teknis yang lebih terbuka dari dinas terkait agar tidak menyisakan kecurigaan di tengah masyarakat.
Latar belakang penetapan pemenang lelang kian menambah keraguan publik setelah data dari sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuka. Proses tender yang diikuti oleh 36 perusahaan peserta tersebut akhirnya dimenangkan oleh CV Aneka Karya. Namun, kejanggalan mulai mencuat ketika publik mendapati fakta bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh kontraktor pemenang berada di posisi kedua tertinggi di antara jajaran peserta yang dinyatakan lolos evaluasi teknis dan administrasi.
Keputusan penetapan tersebut menyisakan tanda tanya besar karena tawaran pemenang terpaut lebih tinggi dibandingkan penawaran peserta peringkat ketiga sebesar Rp3,952 miliar, serta berjarak sangat jauh di atas penawaran peserta peringkat pertama yang hanya mengajukan angka Rp3,662 miliar. Kejanggalan selisih harga ini mendorong desakan kuat agar otoritas pengawas segera turun tangan untuk mengevaluasi seluruh tahapan lelang demi memastikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi uang rakyat benar-benar ditegakkan.
(Tim/Red)
