Pontianak,expose – Rencana pembangunan gedung parkir di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dengan nilai anggaran mencapai Rp19,1 miliar menuai perhatian dan pro-kontra di tengah masyarakat. di Tengah Efisiensi Anggaran,Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mengancam Keras dan Merencanakan Aksi Unjuk Rasa besar-besaran dengan mengerahkan Ribuan massa ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam waktu dekat ini terkait Dana Hibah oleh Pemprov Kalimantan Barat yang di Halal kan secara tidak langsung oleh Kejati Kalbar”Jumat (21/08/2026).
“Dalam Rilis nya Ketum Barisan Pemuda Melayu Gusti Eddy,Mengecam keras Sikap Kejati Kalbar dan Asintel Kejaksaan tinggi kalbar,lepas kontrol dan fungsi intelejen dianggap gagal dalam peran kinerja selama ini.
Saya meminta Bapak Jaksa Agung untuk segera mengevaluasi dan Penyegaran Kajati Kalbar dan termasuk Asinteljen Kejati Kalimantan Barat”saya anggap mereka ini gagal dalam Pola kinerja dan Pikiran terkait terkait Dana Hibah Anggarkan Rp19,1 Miliar oleh Pemprov Kalimantan Barat.Artinya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan,Mengamin atau pura pura tidak tau dalam anggaran dana hibah tersebut yang di berikan oleh Pemprov kalbar.
“Saya menekan kan penting pemerintah daerah seharusnya melakukan Pembagunan Jalan yang rusak,pendidikan yang merata apa lagi sesuai program janji-janji kampanye waktu Mencalonkan diri Menjadi Gubenur.dan saya rasa Kejaksaan tinggi kalbar juga jangan mencederai Institusi dalam dana Hibah nilai yang cukup besar ini.
“Gusti Eddy,juga mengangatakan terhadap setiap rencana belanja sebelum mengalokasikan anggaran, terutama untuk proyek bernilai besar.’Hampir semua daerah di Indonesia mengalami efisiensi. Itu juga harusnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempertimbangkan terlebih dahulu.
kerusakan jalan-jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya sebagai kebutuhan yang lebih mendesak. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius pemerintah provinsi.
“Masih banyak persoalan di Kalimantan Barat yang urgent, misalnya jalan, infrastruktur, jembatan dan infrastruktur lainnya. Itu yang menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Kalbar, paket Pembangunan Gedung Parkir Kejati Kalbar berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar. Paket tersebut memiliki pagu anggaran Rp19,1 miliar dengan HPS Rp19.099.920.000.
Dalam proses tender, paket pekerjaan itu dimenangkan Aneka Tata Sarana, perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penawaran terkoreksi tercatat Rp19.016.737.021,69, sedangkan nilai akhir kesepakatan harga ditetapkan Rp19.014.789.930,78.
“BPM juga meminta Bapak Jaksa Agung,Untuk evaluasi kinerja jajaran terutama di bidang intelejen di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Meminta JamWas juga peran dalam hal tersebut dan juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)turun meninjau langgsung apa yang terjadi selama ini di pontianak-Kalimantan Barat.
Sumber : BPM
