Sukabumi, Expose.web.id – Pengurus Cabang (PC) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),Kota Sukabumi Datangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V.Bahas Sistem SPMB Hingga Minimnya Sosialisasi dan informasi dari KCD Kepada Masyarakat Terkait Pendidikan.Dalam aksi tersebut, PMII menilai pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan berbagai persoalan yang dinilai merugikan calon peserta didik. Mereka menyoroti gangguan sistem digital, lemahnya komunikasi kepada masyarakat, hingga pelayanan yang dinilai belum optimal.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Fahmi Fauzi, mengatakan sejumlah calon siswa mengalami perubahan status kelulusan di sistem tanpa penjelasan yang memadai. “Banyak sistem yang dilihat, ada yang awalnya lulus, ternyata saat keesokannya dibuka jadi tidak lulus. Harusnya sebelum diterapkan kepada masyarakat, simulasi diuji kelayakannya, dikutip Minggu,25,7,2026.
Persoalan tersebut tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis calon peserta didik.Bahkan terdapat siswa yang kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan setelah status kelulusannya berubah.
“Sangat merugikan bagi sekolah maupun peserta didik baru. Banyak yang akhirnya tidak ingin sekolah karena awalnya diterima di sekolah favorit, tetapi di sistem tiba-tiba jadi tidak lulus,” tegasnya.
PC PMII Kota Sukabumi,telah menerima sedikitnya 10 aduan dari masyarakat Kota Sukabumi terkait persoalan serupa. Selain gangguan sistem, masyarakat juga mengeluhkan minimnya komunikasi dari pihak KCD saat menyampaikan keberatan. Panduan Kota & Daerah
“Ada 10 masyarakat yang mengeluhkan kepada kami bahwa anaknya yang awal lulus di sistem, sampai saat ini tidak lulus. Dan dari pihak KCD tidak ada komunikasi dengan baik,”jelasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KCD Wilayah V Jawa Barat, Mumuh, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap dunia pendidikan.KCD terbuka terhadap seluruh masukan masyarakat. Panduan Kota & Daerah.
“Sistem itu dipusatkan di provinsi.Memang beberapa waktu lalu sempat terjadi kendala jaringan, dan Pak Gubernur sudah meminta Disdik memperbaiki agar hak anak yang seharusnya lulus tetap tidak terkendala.Banyak informasi yang tidak sesuai juknis. Kelulusan yang beredar sebelum waktunya itu tidak bisa kami pertanggungjawabkan. Acuan resmi adalah yang sudah ditetapkan pemerintah,”
“Sepengetahuan kami hal itu tidak terjadi. Namun kalaupun ada, mohon datanya dilaporkan kepada kami dan insya Allah kami akan cross-check langsung ke lapangan,” pungkasnya.Sistem aplikasi dan server SPMB sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga gangguan teknis yang sempat terjadi berada di luar kewenangan KCD.”pungkasnya.
Terkait isu dugaan praktik jual beli kursi sekolah yang sempat disampaikan dalam aksi tersebut.Mumuh, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya praktik tersebut, namun siap menindak lanjuti apabila masyarakat memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
#Dalam menyikapi kejadian ini, dibutuhkan pengawasan secara masif.Melibatkan unsur-unsur masyarakat yang perduli pendidikan,agar tidak lagi muncul polemik disetiap tahunnya.Menghapus permasalahan yang kerap muncul disetiap proses Seleksi Penerimaan Siswa Baru(SPMB).Pemangku kebijakan dunia pendidikan beserta Masyarakat berkolaborasi, menciptakan mekanisme pengawasan dan seleksi penerimaan siswa baru,agar tercipta dunia pendidikan yang adil dan Transparan#
Editor: Rin
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
