PURWAKARTA, expose.web.id – Kehadiran investasi pembangunan pusat data (Data Center) berbasis Artificial Intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi perhatian Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA).
Organisasi tersebut mendorong pemerintah daerah memastikan aspek ketenagakerjaan dalam proyek tersebut berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Perhatian itu muncul menyusul informasi dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Purwakarta yang menyatakan belum memiliki data atau menerima laporan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang terlibat dalam proyek pembangunan data center tersebut.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, terutama menyangkut kesiapan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas investasi berskala besar yang berlangsung di wilayah Purwakarta.
Ketua POSPERA, Sutisna Sonjaya, mengatakan bahwa masuknya investasi tentu menjadi peluang bagi daerah. Namun, menurutnya, investasi juga harus diikuti keterbukaan informasi dan pengawasan yang memadai, termasuk mengenai komposisi tenaga kerja yang dilibatkan.
“Yang menjadi perhatian kami bukan soal boleh atau tidaknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Penggunaannya memang dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas apakah ada TKA yang dilibatkan, berapa jumlahnya, serta apa posisi dan keahliannya,” ujar Sutisna.
Ia menilai, ketersediaan informasi ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memastikan investasi berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi daerah, termasuk membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
POSPERA Dorong Klarifikasi dari Pihak Pengembang
Selain meminta perhatian pemerintah daerah, POSPERA juga mendorong BDx selaku pengembang proyek data center di kawasan Jatiluhur agar memberikan penjelasan mengenai komposisi tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan tersebut.
Menurut Sutisna, keterbukaan perusahaan diperlukan agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Ia berharap pihak pengembang dapat menjelaskan apakah terdapat penggunaan tenaga kerja asing, jumlahnya, serta bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Kami berharap ada penjelasan terbuka dari pihak perusahaan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan pemerintah juga memiliki gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan di proyek tersebut,” katanya.
Pengawasan Jangan Bergantung pada Laporan Perusahaan
POSPERA juga mengingatkan agar Disnaker Kabupaten Purwakarta tidak hanya mengandalkan laporan administratif perusahaan, tetapi turut mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan dengan instansi berwenang sesuai kewenangannya.
Sutisna menilai, perkembangan investasi di daerah perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang berjalan efektif.
Terlebih, penggunaan TKA memiliki ketentuan tersendiri, termasuk kewajiban pemenuhan persyaratan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai regulasi yang berlaku.
“Jangan sampai perkembangan investasi tidak diimbangi dengan kesiapan pengawasan. Pemerintah harus memastikan seluruh kewajiban ketenagakerjaan dipenuhi, sehingga tidak ada persoalan administrasi maupun regulasi yang terabaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, POSPERA tidak bermaksud menghambat investasi yang masuk ke Purwakarta.
Sebaliknya, organisasi tersebut berharap setiap investasi dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah, termasuk melalui kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
POSPERA menyatakan akan terus mencermati perkembangan proyek data center di Jatiluhur, terutama terkait transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Bagi POSPERA, keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai pembangunan atau kecanggihan teknologi yang dibawa, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat serta berjalan sesuai aturan.
