Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pentingnya Kekompakan Pemda dan Forkopimda Sulsel untuk Jaga Keamanan

Makassar, Expose – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulawesi Selatan untuk menjaga kekompakan dalam mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Ia menekankan pentingnya pendekatan kepada tokoh masyarakat dan berbagai elemen terkait lainnya sebagai langkah pencegahan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan arahan kepada Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (11/9/2025).

Mendagri menekankan pentingnya deteksi intelijen untuk membaca potensi gangguan trantibum. “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya seperti kemarin, cepat bisa diatasi,” ujarnya.

Apabila gangguan trantibum terjadi dan menimbulkan korban, Pemda diminta segera melakukan penanganan korban serta memperbaiki infrastruktur yang rusak. Biaya perbaikan dapat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pemerintah pusat siap memberikan bantuan apabila keuangan daerah terbatas. “Jadi kita harapkan semua rekonstruksi berjalan secepat mungkin,” tambahnya.

Selain itu, Pemda perlu menjalankan program yang berpihak pada rakyat, seperti membuka lapangan kerja, menghidupkan sektor swasta, dan mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Mendagri menilai, angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan saat ini relatif cukup baik.

Mendagri menegaskan, stabilitas keamanan sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan. “Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Angka kemiskinan bisa bertambah. Mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” ujarnya.

Pemda juga diingatkan untuk menghidupkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Pos Ronda sebagai upaya menjaga keamanan di tingkat lokal. Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan kembali sistem tersebut. Ia berharap gubernur, bupati, dan wali kota dapat turun langsung mengecek Pos Ronda agar masyarakat termotivasi menjaga lingkungannya.

“Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas, tapi Kamtibmas adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Forum ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri