PONTIANAK, Expose – Krisis listrik yang kian sering terjadi di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) memicu kemarahan publik. Kondisi pemadaman bergilir yang tidak menentu dan kerap terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dianggap telah merugikan masyarakat secara luas, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan publik.
Terkait hal tersebut, desakan keras muncul dari berbagai elemen masyarakat yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap tata kelola PLN di wilayah Kalbar.
Investigasi Terhadap DugaanMaladministrasi dan Korupsi, Pengamat kebijakan publik menduga bahwa seringnya terjadi pemadaman listrik bukan sekadar masalah teknis semata. Ada indikasi kuat mengenai lemahnya pemeliharaan infrastruktur serta dugaan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan yang bersumber dari negara.
“Kami meminta KPK dan Kejaksaan tidak diam. Harus ada audit investigatif terhadap PLN Kalbar. Jika ditemukan ada unsur kelalaian yang disengaja atau bahkan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana operasional dan pemeliharaan mesin, maka oknum-oknum yang terlibat harus diseret ke meja hijau,” ujar elemen masyarakat Wahid (45) pontianak timur
Kerugian Nyata Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, Pemadaman listrik yang terjadi secara berulang ini telah berdampak sistemik: Sektor Ekonomi: UMKM dan pelaku usaha kecil mengalami kerugian operasional akibat kerusakan alat produksi dan terhentinya proses bisnis.
Pelayanan Publik: Fasilitas kesehatan dan kantor pelayanan publik sering terganggu, yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Kerusakan Elektronik: Banyak rumah tangga mengeluhkan kerusakan barang elektronik akibat seringnya aliran listrik padam secara tiba-tiba (voltase tidak stabil).
Audit Menyeluruh PLN Masyarakat menuntut adanya audit menyeluruh dan transparan terhadap PLN. Audit tersebut diharapkan tidak hanya mencakup sisi keuangan, tetapi juga audit teknis terhadap kondisi mesin pembangkit, kapasitas daya yang tersedia, serta perencanaan distribusi energi yang selama ini dinilai tidak efisien.
“Audit ini harus bersifat terbuka. PLN tidak bisa terus menerus berlindung di balik alasan teknis setiap kali listrik padam. Sudah saatnya ada pertanggungjawaban nyata kepada publik yang setiap bulannya membayar tagihan tepat waktu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN wilayah Kalbar belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan audit tersebut maupun penjelasan komprehensif mengenai akar masalah pemadaman yang kian meresahkan warga.
Masyarakat Kalbar berharap aparat penegak hukum dapat merespons tuntutan ini dengan cepat, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak.
(TIM/Red)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
