Sukabumi, Expose.web.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Makan Bergizi Gratis (MBG),dari Kota dan Kabupaten Sukabumi, bahkan didukung perwakilan dari Cianjur, Bandung, Bogor hingga Banten,tumpah ruah memadati Lapang Merdeka selanjutnya mereka bergerak ke Gedung DPRD Kota Sukabumi.Mereka datang bukan sekadar membawa spanduk dan tuntutan, tetapi juga pesan politik yang tegas: program MBG harus terus berjalan dan diperkuat, bukan justru dilemahkan oleh berbagai polemik yang muncul di sejumlah daerah,24/6/2026.
Massa peserta memulai aksi dengan senam bersama,suasana kemudian berubah khidmat saat massa menggelar istigasah dan doa bersama untuk keberlanjutan program yang mereka yakini sebagai investasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Usai berdoa, massa bergerak melakukan long march menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi dengan pengawalan aparat keamanan. Aksi berlangsung tertib tanpa insiden berarti.Inisiator Aliansi MBG, Muhammad Rafie Nasution, melontarkan sindiran keras terhadap pihak-pihak yang dinilai terus menggiring opini negatif terhadap program tersebut.
Rafie menegaskan, massa yang hadir di Sukabumi tidak digerakkan oleh bayaran ataupun mobilisasi politik praktis.“Kami tidak bisa membuktikan apakah di daerah lain itu setting-an atau benar dibayar. Tapi kami pastikan di Sukabumi Raya ini, massa hadir karena panggilan jiwa,” tegasnya.
Menurut Rafie, berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dijadikan alasan untuk menghancurkan program secara keseluruhan.
“Hanya kesalahan yang sangat kecil yang terus di-framing. Padahal manfaat besarnya dirasakan masyarakat. Ibarat ada nyamuk di dalam kelambu, yang dibunuh itu nyamuknya, bukan kelambunya yang dibakar,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu, Rafie juga mengecam aksi vandalisme yang dilakukan oknum mahasiswa terhadap Tugu Adipura dengan tulisan yang dianggap menghina Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mengecam tulisan itu. Kritik boleh, tetapi jangan kehilangan etika dan adab,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PC Tidar Kabupaten Sukabumi sekaligus Inisiator Aliansi MBG, Yandra Utama Sentosa, menilai program MBG telah menciptakan efek domino yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat lapis bawah.
Menurutnya, keberadaan dapur-dapur MBG telah membuka lapangan kerja baru, memperluas pasar bagi petani lokal, serta menggerakkan rantai pasok bahan pangan di daerah.
“Di mana ada dapur MBG, di situ ekonomi bergerak. Supplier hidup, petani mendapatkan pasar yang jelas, pengangguran berkurang, dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Yandra.
Ia menegaskan, program MBG bukan semata soal pembagian makanan, tetapi bagian dari strategi besar negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju bonus demografi 2045.
Dalam orasi yang disampaikan sejumlah kader Posyandu, disebutkan bahwa ibu hamil dengan kondisi gizi kurang kini mulai terbantu melalui distribusi susu, buah-buahan, dan vitamin yang menjadi bagian dari ekosistem program MBG.
“Kita ingin generasi mendatang tumbuh sehat, bebas stunting, dan mampu bersaing. Ini bukan soal hari ini saja, tetapi soal masa depan bangsa.”
Meski bernuansa dukungan, aksi tersebut juga membawa dua tuntutan penting yang diserahkan langsung kepada DPRD Kota Sukabumi.
Pertama, Aliansi MBG meminta pemerintah pusat menghadirkan payung hukum setingkat Undang-Undang agar keberlangsungan program tidak mudah berubah oleh pergantian kebijakan maupun dinamika politik nasional.Kedua, massa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi serta operasional dapur MBG agar lebih transparan, profesional, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Perwakilan DPRD Kota Sukabumi yang menerima massa menyatakan apresiasi atas aksi damai yang berlangsung tertib. Aspirasi tersebut, kata mereka, akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi sebagai bagian dari masukan publik terhadap program strategis nasional.
( Rinto Wahyudi )
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
