PURWAKARTA, expose.web.id – Proyek pembangunan dan pengoperasian BDX Data Centers Indonesia di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mulai mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. Kali ini, perhatian tertuju pada keberadaan seorang warga negara asing (WNA) yang terlihat beraktivitas di sekitar area proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tersebut.
Sorotan itu disampaikan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta yang mempertanyakan kejelasan status dan kapasitas WNA tersebut, menyusul temuan visual di lapangan yang memperlihatkan seorang warga asing mengenakan helm proyek di depan gerbang kawasan BDX Data Centers Indonesia.
Berdasarkan pantauan di lokasi, WNA tersebut terlihat berada di depan gerbang kawasan proyek pada waktu istirahat. Namun, belum diketahui secara pasti identitas, status, maupun tujuan keberadaannya di area tersebut.
Ketua Pospera Purwakarta pun meminta pihak perusahaan dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, perlu dipastikan apakah yang bersangkutan merupakan tenaga ahli, konsultan, tamu perusahaan, atau tenaga kerja asing (TKA) yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan.
“Ini Purwakarta, bukan negara mereka. Kalau memang yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga asing, tentu harus jelas legalitas dan izin kerjanya. Bagaimana pengawasan Imigrasi dan Disnaker? Jangan sampai masyarakat lokal justru tidak mendapatkan kesempatan yang semestinya,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (11/11/2026).
Menurutnya, investasi berskala besar yang masuk ke Purwakarta seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Ia menilai, persoalan kesempatan kerja masyarakat setempat perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, di tengah masih adanya keluhan warga yang kesulitan memperoleh pekerjaan, munculnya informasi mengenai keberadaan WNA di kawasan proyek tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Warga kita ketika melamar pekerjaan harus menyiapkan ijazah, SKCK, dan berbagai persyaratan lainnya. Karena itu, perusahaan juga harus transparan dalam proses rekrutmen dan penggunaan tenaga kerjanya. Jangan sampai muncul kesan bahwa kesempatan kerja bagi warga lokal justru terabaikan,” sindirnya.
Atas dasar itu, Pospera Purwakarta meminta Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan status keimigrasian WNA yang bersangkutan, tujuan keberadaannya, serta memastikan apakah terdapat keterlibatan dalam aktivitas pekerjaan di kawasan proyek.
Pasalnya, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan. Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memenuhi persyaratan sesuai regulasi, termasuk ketentuan mengenai pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan, kompetensi, serta kewajiban pendampingan oleh tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Pospera menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kehadiran tenaga ahli asing sepanjang keberadaannya sesuai aturan. Namun, kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan kesempatan kerja masyarakat lokal harus tetap menjadi perhatian.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Jangan sampai ada pembiaran. Investasi harus berjalan, tetapi kepentingan masyarakat dan tenaga kerja lokal juga tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Bagi Pospera, keberhasilan sebuah investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai modal, kemegahan bangunan, maupun kecanggihan teknologi yang dibangun. Lebih dari itu, manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Transparansi proses rekrutmen, kesempatan kerja bagi warga Purwakarta, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Pospera menyatakan akan terus mengawal perkembangan proyek data center tersebut, khususnya terkait keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
“Investasi boleh mendunia, teknologi boleh mendunia, tetapi kesempatan dan kesejahteraan masyarakat lokal jangan sampai tertinggal di halaman rumah sendiri,” tegasnya.
Kini, publik menantikan penjelasan resmi dari pihak BDX Data Centers Indonesia maupun instansi berwenang. Apakah WNA yang terlihat di kawasan proyek tersebut merupakan tenaga ahli, konsultan, tamu perusahaan, atau memiliki status lain? Apakah keberadaannya berkaitan dengan aktivitas pekerjaan? Hal tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen BDX Data Centers Indonesia, Kantor Imigrasi, maupun Disnaker Kabupaten Purwakarta terkait persoalan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak perusahaan maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan berimbang kepada publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
