PONTIANAK | Expose ~ Rencana pengucuran dana hibah sebesar Rp19,1 miliar yang ditujukan untuk pembangunan gedung parkir Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) memicu polemik hangat di tengah masyarakat. Langkah pengalokasian anggaran fantastis tersebut langsung memetik gelombang kritik pedas, mengingat masih banyaknya persoalan mendasar infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius. Di tengah pemangkasan dan efisiensi anggaran daerah, publik menyoroti kontrasnya prioritas pembangunan yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat kecil.
Kondisi riil di lapangan memperlihatkan masih maraknya infrastruktur publik yang terbengkalai dan membutuhkan penanganan segera. Akses jalan yang rusak parah, jembatan-jembatan penghubung yang rawan roboh, hingga berbagai fasilitas pendidikan yang minim perbaikan hingga kini masih setia menunggu uluran dana pemerintah. Alokasi dana miliaran rupiah yang semula direncanakan hanya untuk area parkir institusi hukum dianggap melukai rasa keadilan masyarakat yang harian bergelut dengan keterbatasan sarana umum.
Merespons riak publik yang kian membesar, Kejati Kalbar akhirnya mengambil langkah tegas dengan memilih mengembalikan seluruh dana hibah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kejati mengimbau agar dana belasan miliar itu dialihkan sepenuhnya demi menyokong kepentingan masyarakat luas yang jauh lebih mendesak. Pengamat hukum Rizal Karyansyah turut menguraikan pandangannya bahwa upaya mendongkrak simpati atau “mengambil hati” kejaksaan lewat gelontoran dana hibah Rp19,1 miliar tersebut pada akhirnya berakhir sia-sia.
Keputusan pengembalian anggaran ini membawa dinamika baru dalam tata kelola keuangan daerah. Berakhirnya babak pengembalian hibah kini menyisakan satu pertanyaan besar yang paling dinantikan jawabannya oleh masyarakat. Publik menanti transparansi dan komitmen nyata Pemprov Kalbar mengenai arah kebijakan selanjutnya: ke mana persisnya dana segar Rp19,1 miliar itu akan dialihkan untuk kepentingan rakyat?
(Tim/Red)
