Sukabumi, Expose.web.id – Pelantikan tersebut menjadi perhatian karena ia merupakan ayah dari Mochmad Reza Taojiri, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar.Mochmad Reza Taojiri,merasa bangga dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan karuniakan kepada ayahanda karena diberikan kepercayaan menjadi kepala desa sekaligus mengemban amanah yang cukup besar,3/8/2026.
Reza mengaku bangga atas amanah yang kini kembali diemban sang ayah. Menurutnya, meski berada pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komitmen mereka tetap sama, yakni mengabdi kepada masyarakat.
“Saya sangat bangga sekaligus mendukung langkah bapak saya kembali duduk di kursi desa. Meski jabatan kami berbeda tingkatan, tujuan kami sama, yaitu mengabdi untuk rakyat. Saya berharap kehadiran beliau dapat memperlancar aspirasi warga Desa Cibolang hingga ke tingkat kabupaten sehingga terjalin sinergi yang transparan dan bermanfaat bagi semua,”jelasnya.
Sementara itu, Yusuf Taojiri mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Desa Cibolang untuk memimpin kembali desa selama masa jabatan yang diamanahkan.
“Saya bersyukur mendapat kepercayaan warga Desa Cibolang kembali. Amanah ini saya emban dengan niat tulus untuk membangun desa. Anak saya, Reza, sudah lebih dulu mengabdi di tingkat kabupaten. Kami saling menguatkan, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan semata-mata demi kemajuan masyarakat dan wilayah kita bersama,”pungkasnya.
Ia berharap dapat menjalin sinergi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan putranya yang telah lebih dulu mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
Kepercayaan masyarakat kepada Yusuf untuk memimpin Desa Cibolang melengkapi amanah yang lebih dulu diterima Reza sebagai wakil rakyat di tingkat kabupaten. Keduanya diharapkan mampu membangun sinergi dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Editor: Rinto Wahyudi
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
