Sukabumi, Expose.web.id – Banyak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang mangkrak/gagal dan modalnya habis tak karuan, karena sebagian besar didirikan hanya untuk menggugurkan kewajiban program administratif, tanpa dibarengi dengan kompetensi bisnis yang matang. Ribuan BUMDes di Indonesia tercatat mati suri akibat salah kelola.
Berikut adalah faktor-faktor utama mengapa uang modal BUMDes sering kali habis tak karuan dan operasionalnya macet:
- Tata Kelola yang Nepotisme dan Tidak Profesional
Pengurus BUMDes kerap kali ditunjuk bukan karena memiliki keahlian berwirausaha atau manajemen bisnis, melainkan karena faktor kedekatan dengan kepala desa atau perangkat desa (KKN). Akibatnya, pengelola tidak paham cara menyusun pembukuan keuangan, mengelola arus kas (cash flow), maupun membaca peluang pasar.
- Mentalitas “Proyek Coba-Coba”
Banyak desa mendirikan BUMDes hanya karena tergiur kucuran Dana Desa atau sekadar mengikuti tren agar terlihat aktif di mata pemerintah daerah. Karena dianggap sebagai uang “gratisan” dari negara (bukan modal dari keringat sendiri), pengelolaannya menjadi serampangan dan tidak ada beban moral ketika usaha tersebut rugi.
- Bisnis Hasil Copy-Paste Tanpa Riset
Banyak BUMDes mandek karena hanya meniru unit usaha desa lain yang sedang viral tanpa melakukan studi kelayakan. Contohnya, jika desa tetangga sukses membuat wisata pemancingan atau peternakan, desa lain ikut-ikutan membuat hal serupa tanpa melihat potensi riil, sumber daya, maupun target pasar di desanya sendiri.
- Kebocoran Anggaran dan Pemakaian Dana Secara Personal
Kas BUMDes sering kali habis karena dipakai untuk membiayai operasional yang salah. Misalnya, modal investasi justru habis terkuras hanya untuk membayar gaji rutin pengurus. Lebih parah lagi, lemahnya transparansi dan pengawasan membuka celah terjadinya fraud, mulai dari pencatatan keuangan yang fiktif hingga kasus dana BUMDes yang dibawa kabur atau dipakai untuk kepentingan investasi pribadi pengurusnya.
- Tidak Ada Sanksi Tegas
Kelemahan regulasi di masa lalu membuat BUMDes yang menghabiskan anggaran negara terkesan “aman-aman saja”. Minimnya sanksi hukum atau konsekuensi administratif yang tegas bagi pengelola yang gagal membuat pertanggungjawaban keuangan BUMDes menjadi sangat longgar.
