Lahat, Expose -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengeluarkan peringatan serius terkait puncak musim hujan di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel, Wandayantolis, puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026, dan akan melanda hampir seluruh wilayah Sumsel.
Dalam keterangannya di Palembang, Selasa, Wandayantolis menjelaskan bahwa selama periode tersebut, intensitas hujan diperkirakan meningkat tajam. Kondisi ini berpotensi memicu banjir, genangan luas, hingga tanah longsor, terutama di kawasan yang memiliki catatan kerawanan tinggi.
“Puncak musim hujan paling luas akan terjadi pada Desember hingga Januari mendatang. Ini akan merata di hampir seluruh wilayah Sumsel,” ujarnya.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di lereng tebing, bantaran sungai, serta kawasan perkotaan yang rawan tergenang saat hujan lebat.
Tak hanya itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat langkah mitigasi.
“Drainase perkotaan perlu dipersiapkan agar genangan dapat diminimalkan. Dinas terkait juga harus segera mengidentifikasi dan memperkuat titik-titik rawan longsor,” tambah Wandayantolis.
Sebelumnya, BPBD Sumsel mencatat 11 daerah di Sumatera Selatan masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi saat musim hujan berlangsung. Daerah tersebut meliputi:
OKU
OKU Selatan
Empat Lawang
Muara Enim
Lahat
Ogan Ilir
OKI
Muratara
Muba
Kota Prabumulih
Banyuasin
Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, menegaskan bahwa wilayah-wilayah ini selalu menjadi perhatian khusus setiap musim hujan karena tingginya catatan kejadian bencana dari tahun ke tahun.
Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dan potensi ancaman yang meningkat, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG maupun BPBD. Semakin siap, semakin kecil risiko yang harus dihadapi.
(Syahrial)
Sumber : BMKG Sumsel
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
