Banyuasin,Expose – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Gerindra, Darwani, menggelar Reses II Masa Persidangan III Tahun 2026 di Desa Saleh Jaya, Kecamatan Air Salek, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Air Salek, Makarti Jaya, Muara Padang, dan Muara Sugihan.
Reses yang dipusatkan di Kantor Desa Saleh Jaya itu dihadiri Kepala Desa Saleh Jaya Edi Prianto, Sekretaris Kecamatan Air Salek Mundikan, S.Sos., M.Si., Ketua BPD Dede Jiadin, perangkat desa, kader Posyandu, TP PKK, tenaga pendidik PAUD/KB, tokoh agama Ustaz Muhammad Nur Khosim, tokoh masyarakat, serta warga Desa Saleh Jaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sehari sebelumnya Darwani juga melaksanakan reses di Desa Pangestu dan Desa Pendowo Harjo, Kecamatan Makarti Jaya. Setelah kegiatan di Desa Saleh Jaya, agenda reses dilanjutkan di Desa Saleh Agung.
Dalam sambutannya, Darwani menegaskan bahwa seluruh aspirasi, usulan, dan keluhan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Banyuasin. Ia juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi DPRD serta peran Komisi IV dalam mengawal berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Selain itu, Darwani mengajak masyarakat mendukung program prioritas pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
«”Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan pada kegiatan reses ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada sehingga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Kita juga harus mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, dan MBG,” ujar Darwani.»
Pada sesi dialog, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan kesehatan dan pendidikan.
Ketua BPD Desa Saleh Jaya, Dede Jiadin, mengapresiasi dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi pelaksanaan reses. Menurutnya, kegiatan itu menjadi momentum penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui DPRD.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darwani yang telah memilih Desa Saleh Jaya sebagai lokasi reses. Harapan kami, melalui kegiatan ini aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan sehingga desa kami semakin maju,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Saleh Jaya Edi Prianto mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan secara terbuka, meskipun saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Silakan sampaikan seluruh persoalan yang dihadapi kepada Pak Dewan. Mudah-mudahan melalui reses ini berbagai kebutuhan masyarakat dapat menjadi perhatian sehingga Desa Saleh Jaya semakin berkembang. Kami juga siap memfasilitasi apabila nantinya kembali dilaksanakan reses berikutnya di desa ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kecamatan Air Salek Mundikan, S.Sos., M.Si. memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan administrasi kependudukan dan layanan BPJS Kesehatan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Ia juga menjelaskan mekanisme pengurusan e-KTP serta kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Darwani menyatakan persoalan administrasi kependudukan maupun layanan kesehatan akan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Kegiatan Reses II Masa Persidangan III Tahun 2026 tersebut ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan catatan aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Banyuasin.
Pewarta: Junaidi
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
