Pontianak,expose – Semangat persatuan dan kebangkitan pemuda Melayu terasa kuat dalam pelantikan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat yang digelar meriah di Pontianak, Minggu (17/5/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD BPM Kalimantan Barat, Gusti Edi, terhadap pengurus DPD BPM Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Krisantus Kurniawan , Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Edi Rusdi Kamtono, serta sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan pejabat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Gusti Edi menegaskan bahwa Barisan Pemuda Melayu harus menjadi wadah pemersatu generasi muda untuk menjaga budaya, memperkuat solidaritas, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Pemuda Melayu harus hadir membawa perubahan positif, menjaga persatuan, serta menjadi garda terdepan dalam membangun Kalimantan Barat yang maju dan harmonis,” tegasnya disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kristiantus Kurniawan memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru di empat daerah tersebut. Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Edi Rusdi Kamtono yang berharap BPM dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun generasi muda yang kreatif, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi budaya Melayu.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah pengurus, penyerahan bendera pataka organisasi, hingga sesi foto bersama. Kehadiran ratusan kader dan simpatisan menambah semarak acara yang penuh nuansa persaudaraan tersebut.
Pelantikan empat DPD ini menjadi langkah strategis Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat dalam memperluas konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran pemuda Melayu di berbagai daerah.
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
