SUKABUMI, Expose.web.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) untuk mengurai kepadatan arus balik wisatawan dari arah Sukabumi menuju Jakarta pada Senin (23/3/2026). Pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang muncul akibat penundaan perjalanan selama rekayasa berlangsung.
Efektivitas Penarikan Arus
Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukabumi, Iptu M. Yanuar Fajar, menjelaskan bahwa rekayasa tersebut dilakukan selama 45 menit, terhitung mulai pukul 13.00 WIB hingga 13.45 WIB. Skema ini dinilai efektif dalam menarik antrean kendaraan yang sempat mengular di jalur arteri.
“Kami melakukan pengurasan arus balik dari Cibadak menuju Gerbang Tol Parungkuda. Alhamdulillah, dalam satu kali penarikan pelaksanaan one way, arus balik sudah berhasil terurai,” ujar Iptu Yanuar.
Penyekatan Situasional
Selama proses one way berlangsung, petugas melakukan penyekatan sementara terhadap kendaraan dari arah berlawanan. Hal ini mencakup kendaraan dari jalur arteri nasional Parungkuda maupun kendaraan yang baru keluar dari akses tol menuju Sukabumi.
Meskipun arus lalu lintas telah kembali normal pasca-rekayasa, pihak kepolisian belum merilis data pasti jumlah kendaraan yang melintas karena masih menunggu rekapitulasi resmi dari pihak pengelola tol (TJT).
Antisipasi Lonjakan Malam Hari
Polres Sukabumi menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Polisi membuka kemungkinan untuk memberlakukan one way sesi kedua pada malam hari jika kembali terjadi lonjakan volume kendaraan dari arah tempat wisata.
“Kita lihat situasi di lapangan. Jika saudara-saudara kita yang berlibur di Palabuhanratu mulai bergerak naik secara bersamaan nanti sore atau menjelang malam, rekayasa kembali kami lakukan,” pungkasnya.
(Rinto Wahyudi)
Seluruh tulisan yang dimuat di Expose.web.id merupakan hasil karya jurnalistik redaksi. Kami menerima sanggahan dan hak jawab dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
